Dialog KITA Menggugat Omnibus Law UU Cipta Kerja

oleh -15 views

Makassar-KembarOgi.Com-
Gabungan serikat buruh/ se sulawesi selatan yang tergabung dalam Aliansi Kita Menggugat Omnibus Law UU Cipta kerja mengadakan Dialog, bertempat di Hotel Bahagia jalan Buru No.23-25 kecamatan wajo kota makassar, kamis 15/10/2020 jam 19.30 wita.

Kegiatan dialog tersebut mengambil tema ” Kontroversi Omnibus Law, Dapatkah Presiden menerbitkan PERPPU pembatalan UU Cipta Kerja”.

Diadakannya dialog tersebut melihat serangkaian aksi demo menolak UU Cipta kerja diberbagai wilayah kabupaten/kota di sulawesi selatan khususnya kota makassar.

Turut hadir dalam dialog tersebut, antara lain sebagai pemateri:
1. Prof.Dr. Abd. Rahman,SH,MH (Akademisi)
2. Haswandy Andy Mas, SH (Praktisi Hukum)
3. Mukhtar Guntur.k (Presiden KSN).
Sebagai Penanggap yaitu:
1. Muh.Haedir,SH (Direktur LBH Makassar)
2. Basri Abbas, SH (Ketua DPD KSPSI Sulsel)
3. Rahmat, SH (Sekretaris FSP KEP KSPI Sulsel)
4. Armianto (Ketua KSN Sulsel)
Dan sebagai Moderator: Abd. Muis, SH

Sebagai pemateri dari unsur akademisi, Prof Abd. Rahman memaparkan bahwa sejak RUU Cipta Kerja di sahkan menjadi UU pertanggal 5 oktober 2020 kemaren, maka teman-teman dari berbagai pegiat sosial/aktifis termasuk serikat buruh/pekerja untuk tetap mengikuti prosedur aturan hukum yang berlaku di negara kita tercinta ini.

Melakukan bentuk penolakan dengan cara turun kejalan seperti yang teman-teman buruh/pekerja lakukan merupakan cara yang konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, akan tetapi jangan sampai gerakan murni yang dilakukan untuk membela hak-hak buruh/pekerja menjadi rusak dan anarkis karena adanya penyusup yang memang punya niatan merusak, ucap Prof Rahman.

Teman-teman di Aliansi Kita menggugat omnibus Law ini yang terdiri dari beberapa konfederasi/federasi serikat buruh/pekerja sulsel bisa menyampaikan aspirasinya dan berharap presiden menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sesuai yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 22.
Atau kah melakukan langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan menyiapkan materi syarat formil dan materiil yang jelas sebelum mengajukan ke MK, lanjut Prof.Rahman.

Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi:
1. Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Sedangkan belum ada satupun aturan yang menjelaskan secara detail yang dimaksud “Hal ikhwal yang memaksa” dalam pasal tersebut.

Apakah dengan aksi demo penolakan omnibus Law dihampir seluruh wilayah indonesia termasuk hal ikhwal yang memaksa.
Kalau itu yang menjadi dasar, apa salahnya kalau kita di aliansi KITA menggugat omnibus law uu cipta kerja melakukan aksi turun kejalan yang dibenarkan secara konstitusi dan kalau perlu sampai sebulan, ucap Basri Abbas, SH (Ketua DPD KSPSI Sulsel).

Terkait tanggapan dari pak Basri tersebut Prof Rahman tidak menyalahkan dan tidak membenarkan dan mempersilahkan menafsirkan masing-masing.
Prof Rahman memberi gambaran bahwa pernah di zaman pemerintahan pak SBY diakhir masa jabatannya, anggota DPR RI mensahkan UU terkait pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Akan tetapi karena mendapat penolakan dari beberapa pihak maka diterbitkanlah PERPPU sehingga pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.
Dari gambaran diatas kejadian yang lalu dibanding sekarang, penolakannya lebih besar sekarang dibanding yang lalu. Jadi silahkan menafsirkan masing-masing, tutup Prof Rahman.

(M.I.T)