DPRD Pasangkayu Terima Puluhan Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

oleh -12 views

Pasangkayu -Puluhan buruh bersama mahasiswa melakukan aksi unjuk Rasa di kantor DPRD pasangkayu, menolak UU Omnibus Law cipta kerja oleh gabungan Ormas dan aliansi pemuda Pasangkayu, Massa aksi turun kejalan Ir Soekarno kelurahan pasangkayu, kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, (SulBar), Kamis (15/10/2020).

Beberapa anggota DPRD Pasangkayu yang terima perwakilan pekerja buruh di DPRD pasangkayu Herman Yunus Didampingi beberapa anggota DPRD pasangkayu H.Lukman Said S, Pd, Alimuddin, Andi Yusuf, Jurana Hatta, Yani Pepi, pada saat menerima puluhan buruh bersama mahasiswa oleh gabungan pemuda pasangkayu.

Lukman Said pada saat menyampaikan orasinya didepan mahasiswa dan buruh mengatakan bahwa Mari kita kawal bersama ke DPR RI untuk menolak UU Omnibus Law cipta kerja, Muhammad Arief ,Koordinator Aksi, Arsad rasyid, Koordinator Lapangan, Massa Aksi gabungan Ormas dan Aliansi Pemuda Pasangkayu.

Berorasi secara bergantian dengan menggunakan mega Phone, serta mengusung spanduk yang bertuliskan, Cabut UU Cilaka Mosi tidak percaya kepada DPR RI yang makan gaji buta.

Tolak Judicial Riview UU Cilaka inti Tolak UU Omnibus Law, Tuhan ambil saja nyawa anggota DPR RI.

Pernyataan aksi secara terbuka oleh buruh karyawan dan mahasiswa pernyataan Sikap solidaritas Perjuangan Buruh pemuda Dan Mahasiswa Pasangkayu,”cabut UU Omnibus Law Di Tengah Situasi Krisis Kemanusiaan Tentu Tidak mencerminkan Keterwakilan Aspirasi Rakyat.

Hasil Pembahasan Omnibus Law, tentu Tidak Akan Sesuai Harapan Publik Dan Akan Memperoleh Penolakan Dan
kecaman Dan Publik. Untuk Itu, Kami Dari Solidaritas Perjuangan buruh Pemuda Dan Mahasiswa Pasangkayu Menyatakan Bahwa

Sikap DPR Ri Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Dengan Tetap melanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja Tersebut Merupakan Sikap tidak Bermoral Dan Melukai Perasaan Serta Keadilan masyarakat, Khususnya Kalangan Pekerja, buruh Yang sampai Hari Ini Masih Dengan Tegas Menolak RUU Cipta kerja Yang Sangat Merugikan Kalangan Pekerja buruh.

Mendesak Pemerintah Daerah Dan DPRD Untuk memberikan Dukungannya Untuk Pembatalan Undang-undang Cipta Kerja.

Mendesak Presiden Jokowidodo untuk Tidak menandatangani UU Omnibus Law Cipta Kerja, Serta Menerbitkan perpu Pembatalan Pengesah UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam Rangka Menegakkan Demokrasi Rakyat, Kami menuntut Pemerintah Untuk Membuat Regulasi bijaksana Dan Transparan kebijakan Secara Adil dengan Melibatkan Berbagai Pihak Yang Bersangkutan, atas Nama Rakyat Indonesia, Berdasarkan Amanat Penderitaan rakyat Di Atas, Kami Pimpinan Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Mendesak Pemerintah Dan Dpr Ri Untuk Membatalkan segera Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

selanjutnya, Apabila Pemerintah Dan Dpr Tetap Nekat melanjutkan Pembahasan Omnibus Law Ruu Cipta Kerja tersebut, Maka Dengan Segala Resiko Dan Konsekuensi Yang akan Terjadi Kami Pastikan Rakyat Akan Memukul Genderang perlawanan Sekeras-kerasnya Atas Sikap Pemerintah dan DPR RI. (Jamal)